Konferensi di bawah Tirani Modal 2008 — Bisnis militer di Indonesia ternyata belum surut. Sekarang bisnis itu menemukan bentuk barunya. Menurut Adnan Topan Husodo dari Indonesian Coruption Watch, berkuasanya rezim Orde Baru ditandai dengan merajalelanya bisnis militer. Cara legal biasanya dilakukan melalui yayasan. Ada yang bersifat informal, seperti yang dilakukan para perwira militer yang menjadi pejabat tinggi di perusahaan-perusahaan.

Mereka juga banyak terlibat, bahkan melindungi aksi-aksi kriminal. Hal itu dilontarkan Adnan dalam diskusi panel bertajuk Reformasi Sektor Keamanan, tadi siang di Universitas Indonesia di Depok. Diskusi itu merupakan rangkaian acara konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal.

Otoritarianisme di sebuah negara berkaitan dengan posisi militer di negara tersebut. Indonesia pernah menjadi salah satu negara otoriter di bawah kekuasaan militer selama 32 tahun. Pemerhati militer Don Marut, yang juga jadi pembicara dalam diskusi itu mengatakan, otoritarianisme di negara-negara berkembang tidak terjadi secara alami, karena dipengaruhi oleh kemajuan industri di negara-negara maju, khususnya industri militer. Don Marut adalah direktur International NGO Forum on Indonesian Development atau Infid.

Don menjelaskan bagaimana relasi antara bisnis dan militer atau yang ia sebut sebagai Fiskalisme Militer. Pertemuan antara kepentingan finansial dan militer berpengaruh terhadap keseluruhan pembangunan ekonomi, politik, dan sosial di sebuah negara. Salah satu pengaruh utamanya adalah dalam mengalokasikan anggaran negara untuk memperbesar biaya pertahanan dan ekspansi militer.

Don menelisik lebih jauh. Setelah Perang Dunia II, industri militer berkembang menjadi tempat investasi yang menguntungkan para investor. Bagi mereka, terjadinya krisis menjadi penting untuk perputaran modal para investor di bidang industri militer. Bahkan, mereka merancang sebuah ledakan krisis agar pasar persenjataan dan intervensi politik bisa terus terjaga. Menurut Don, para donatur luar negeri itu menyuntikkan dana untuk melakukan kudeta, lalu membiayai peperangan. Keuntungannya, konsesi sumber daya alam yang didapat dari pemangku kekuasaan baru.

Sekarang, seiring dengan berubahnya peta politik di Indonesia setelah reformasi, posisi militer mengalami pergeseran.

“Jika dulu lobi-lobi bisnis banyak melibatkan militer, sekarang justru DPR yang banyak dilobi”, tutur Adnan.

Para politisi sipil sekarang ini dianggap dapat memberikan perlindungan lebih bagi para investor dibandingkan militer. Tapi, tentara masih menjadi alat perlindungan yang ampuh bagi bidang-bidang industri di wilayah-wilayah rawan konflik.

Foto: Wikipedia

About the Author

Related Posts

Seperti halnya saya, sebagian besar orang Indonesia bisa dipastikan tidak tahu siapa itu Derrida,...

Saya tidak kenal Goenawan Mohamad (GM). Saya juga belum pernah berdebat dengannya dalam bentuk...

“Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen,” demikian judul pemberitaan Rappler...

Leave a Reply