Konferensi di bawah Tirani Modal 2008 — Ibarat kawan lama datang bercerita. Perjumpaan itu langsung terlihat akrab. Para peserta diskusi dan pembicara langsung tenggelam dalam obrolan kecil. Terdengar riuh seperti bunyi lebah. Perjumpaan ini berlangsung di sebuah kelas kuliah berukuran 6 x 10 meter persegi. Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok.

Sandra Moniaga—moderator diskusi—memecah obrolan kecil itu. Dan mengajak empat pembicara untuk duduk di depan. Sandra juga tanggap dan mengajak peserta diskusi untuk mengambil kopi hangat. Sial, kopi pengganjal mata itu belum siap.

Hendry Saragih memulai paparannya. Saat ini ia menjadi ketua Serikat Petani Indonesia. Juga koordinator jaringan petani internasional La Via Campesina. Ia bercerita tentang buramnya nasib para petani juga amburadulnya kepemilikan tanah-tanah garapan. Ceritanya berangkat dari kisah pertanian di Sumatera Utara. Menurutnya, disanalah awal kapitalime muncul dan kemudian semakin kokoh memasuki abad ke 20.

Pembicara lain, Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics dan Noer Fauzi mantan ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA ) masih terlihat sibuk dengan komputer Mac-book. Dan menghubungkannya dengan proyektor.

Saragih mengatakan petani saat ini lebih bebas dalam beroganisasi. Juga untuk menyatakan protes dengan unjuk rasa.

“Suaranya tidak pernah didengar,” katanya lirih. Di saat protes-protes itu dianggap angin, kondisi ketersediaan pangan semakin parah. Padahal banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya panen dari hasil pertanian mengalami surplus. Harga komoditi pertanian juga meningkat. Tapi mengapa kondisi ini tidak mendongkrak kesejahteraan petani?

Diskusi ini hendak mencari akar dari persoalan kerumitan masalah agraria. Hendry Saragih mengatakan gerakan untuk pembaruan agraria harus berperan dalam politik. Ia juga mengkritisi Joyowinoto yang sebelumnya memberikan kulian pada pembukaan acara ini. Menurutnya, pembaruan agraria tak cukup dengan urusan sertifikasi dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah. Namun ujung masalahnya adalah persoalan sistem ekonomi.

Noer Fauzi—nama akrabnya, Oji— menawarkan cara pandang baru mengenai pembaruan agrarian. Ia giat untuk mengkaji gerakan-gerakan rakyat di dunia ketiga, termasuk Indonesia.

“Kita tidak bisa lagi memahami gerakan-gerakan pedesaan dengan cara pandang lama,” ujarnya. Menurutnya, ada tiga koridor guna memahami gerakan sosial baru. Pertama, memahami bagaimana gerakan dalam menafsirkan situasi musuhnya. Kedua, melihat bagaimana gerakan dalam menggunakan alat-alat kolektif yang diandalkannya. Dan ketiga memahami konteks dengan perkembangan dan situasi politik yang berkembang.

Kondisi dan momentum politik tak bisa diprediksi. Dan kemunculannya seringkali muncul tak terduga. Gerakan sosial harus menanggapinya dengan cepat sekaligus luwes. Oji melihat peluang celah politik sebagai segala rupa yang menyangkut tanggapan dari negara. Kunci terletak pada negara apakah membuka ruang untuk mewadahi gerakan-gerakan itu atau sebaliknya. Pada tahapan ini, menurutnya, ekspresi gerakan masih disampaikan dalam bentuk protes.

Hendro Sangkoyo menampilkan dengan aneka diagram yang rumit. Ia juga berhasil merunut persoalan ini yang kondisinya menyerupai benang kusut. Namun inti persoalannya masih sama. Misalnya ketika orang memprotes Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan ini hendak mengatur dan mengambil pajak dari penggunaan kawasan hutan. Peraturan ini dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia juga melihat sisi buruk dari penerapan otonomi daerah saat ini. Ia melihat para pemimpin daerah menjadi raja-raja kecil yang punya kuasa otonom untuk mengatur wilayah administratifnya. Otonomi daerah juga memunculkan kerumitan baru untuk berkoordinasi dengan pusat kekuasaan yang berada di Jakarta.

Hendro merasa saat ini warga tidak punya ikatan yang kuat dengan fungsir birokrasi. Pendek kata, jika negara ada di titik nol, boleh jadi warga punya cara sendiri untuk menentukan nasibnya. Juga kesempatan untuk berdiri dan melawan kapitalisme yang muncul.

Dianto Bachriadi— biasa dipanggil Gepeng—mantan sekretaris jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur diri kondisi gerakan yang ada. Gepeng melihat tawaran dari Noer Fauzi terlampau menyederhanakan situasi. Ia juga melihat kondisi internal gerakan terlihat rapuh dan berjibun kepentingan. Kondisi ini membuat stuck dan meletihkan.

Ia lantas melemparkan pertanyaan yang serupa kepada Hendry Saragih.

“Bagaimana nih refleksinya, sekitar 20-an tahun kita berjalan, tapi begitu jarang kita berdiskusi,” ujarnya sengak.

Foto: SG

About the Author

Related Posts

Seperti halnya saya, sebagian besar orang Indonesia bisa dipastikan tidak tahu siapa itu Derrida,...

Saya tidak kenal Goenawan Mohamad (GM). Saya juga belum pernah berdebat dengannya dalam bentuk...

“Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen,” demikian judul pemberitaan Rappler...

Leave a Reply