Konferensi di bawah Tirani Modal 2008 — Bagaimana bentuk pendidikan saat ini?

Sebuah diskusi bertema Hegemoni Ideologi Neoliberalisme dan Mekanisme Kerja Modal dalam Dunia Pendidikan, mengungkap sistem pendidikan yang semakin hari semakin menyesuaikan dengan kebutuhan dagang.

”Sekolah disamakan dengan ruang pasar, sehingga sangat kompetitif,” ujar Jimmy Paat, dosen Universitas Negeri Jakarta. Menurut dia saat ini sekolah-sekolah menyiapkan tenaga-tenaga yang siap kerja. Diskusi itu merupakan rangkaianKonferensi Warisan Otoritarianisme yang berlangsung hari ini di Universitas Indonesia, Depok.

Privatisasi pendidikan membuka peluang bagi para pebisnis untuk meraup keuntungan dari sektor pendidikan. Pemerintah membebaskan dirinya dari kewajiban mensubsidi sektor pendidikan dengan melemparkan pembiayaan pendidikan kepada orangtua murid. Padahal wacana anggaran pendidikan 20 persen masih hangat disuarakan oleh gerakan mahasiswa.

Swastanisasi pendidikan dinilai mengakibatkan fungsi lembaga pendidikan melenceng dari tujuan asalnya; mencerahkan dan mencerdaskan manusia. Padahal jika merujuk pada konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945, Negara harus menjamin pendidikan yang layak bagi warga negaranya.

Membengkaknya biaya sekolah dari jenjang terendah hingga perguruan tinggi, menyurutkan peluang bagi rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan.

M. Fajar dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menjelaskan bahwa studi di masa depan mengenai masalah yang sama akan tetap tidak beranjak jauh dari konklusi modal yang selalu cenderung mendominasi intelektual.

Memburuknya sistem pendidikan juga diakibatkan oleh korupsi disektor itu. J. Danang Widoyoko, seorang aktivis dariIndonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendidikan dari kasus korupsi yang bercokol di sana. “Korupsi terjadi juga di sekolah, hal itu dilakukan dengan menarik pungutan-pungutan. Banyak pungutan-pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru berupa buku, fotokopian ataupun biaya operasional sekolah,” katanya. Dampaknya, biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh sekolah justru dibebankan pada orang tua murid.

Dampak paling buruk dari berkembangnya praktek korupsi adalah anak sekolah akan terdidik untuk melakukan praktek korupsi saat mereka dewasa. Dan jika korupsi telah menjadi pemandangan dan pengalaman yang lumrah di sekolah, Indonesia tidak akan melahirkan benih-benih baru yang lebih jujur dan bertanggungjawab.

Foto: Politheor
About the Author

Related Posts

Seperti halnya saya, sebagian besar orang Indonesia bisa dipastikan tidak tahu siapa itu Derrida,...

Saya tidak kenal Goenawan Mohamad (GM). Saya juga belum pernah berdebat dengannya dalam bentuk...

“Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen,” demikian judul pemberitaan Rappler...

Leave a Reply