Kebebasan politik pada era reformasi ini dianggap banyak pihak sebagai awal perubahan menuju sebuah kehidupan sosial yang adil. Tapi, itu tak terjadi. Reformasi gagal.

“Demokrasi di Indonesia jauh panggang dari api, reformasi menuju kegagalan,” kata Arbi Sanit, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia. Ia merujuk pada ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan fasilitas bagi rakyat miskin. Penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, hukum, kebijakan publik dan lain-lain cenderung berpihak pada kaum penguasa dan pemodal.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kekacauan di era demokrasi hasil reformasi 1998 adalah akibat tidak adanya fungsi kontrol dan etika politik di tingkat elit. Oleh karena itu masyarakat semakin pesimis terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Menurut dia, secara umum rakyat melihat kondisi Indonesia semakin kacau dan rumit. Ironisnya, rakyat melihat kondisi semasa Rezim Orde Baru berkuasa lebih baik dibanding di masa demokrasi saat ini.

Dalam merumuskan kebijakan negara, partai politik tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Lembaga legislatif menjadi ajang konspirasi antara kelompok pro demokrasi di tahun 1998 dengan kelompok Rezim Orde Baru yang selamat dari gelombang besar reformasi. Kaum modal sangat diuntungkan dengan kondisi itu, karena mereka dapat memasukan kepentingan-kepentingan pasar ke dalam lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Arah reformasi yang tidak jelas menjadi malapetaka bagi rakyat miskin. Arbi Sanit menilai kebijakan-kebijakan negara banyak yang berbenturan, lembaga-lembaga negara berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak fokus pada usaha menyelesaikan masalah rakyat miskin. Pengelolaan potensi strategis juga tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga Indonesia menjadi negara miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. Partai politik sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi tidak dapat diharapkan oleh rakyat.

Hasil penelitian Demos di tahun 2007 menyimpulkan bahwa demokrasi “goyah”. Demos adalah sebuah lembaga penelitan yang fokus terhadap isu demokrasi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan representasi politik memburuk, perbaikan demokrasi tidak berarti, jalan pintas– populer semakin digandrungi, dan itu pertanda rapuhnya pondasi demokrasi di Indonesia.

Peran kaum perempuan semakin terpinggirkan dalam sistem demokrasi hasil reformasi 1998. Hal itu terlihat dari minimnya pengaruh kaum perempuan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan di lembaga-lembaga demokrasi negara.

“Kuota di lembaga legislatif hanya langkah awal peran kaum perempuan dalam representasi politik,” ujar Sri Lestari Wahyuningrum, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Kaum perempuan menjadi salah satu korban yang paling menderita akibat kekacauan penyelenggaraan negara. Menurut dia 80% korban kejahatan jual beli manusia adalah kaum perempuan.

About the Author

Related Posts

Seperti halnya saya, sebagian besar orang Indonesia bisa dipastikan tidak tahu siapa itu Derrida,...

Saya tidak kenal Goenawan Mohamad (GM). Saya juga belum pernah berdebat dengannya dalam bentuk...

“Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen,” demikian judul pemberitaan Rappler...

Leave a Reply