Konferensi di bawah Tirani Modal 2008 — Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, sore tadi, 07 Agustus 2008 berakhir setelah berlangsung 3 hari di Universitas Indonesia, Depok. Acara penutupan ditandai dengan pembacaan resolusi konferensi. Ada 500 orang akademisi, intelektual, aktivis dari berbagai organisasi sosial yang terlibat dalam konferensi itu.

Resolusi itu menyatakan bahwa Indonesia harus mengambil kebijakan politik untuk mengakhiri ketergantungan pada pembiayaan luar negeri, mengupayakan pengurangan hutang luar negeri dan memegang kendali penuh atas kebijakan fiskal dan moneter. Alasannya, Indonesia sedang di ambang kebangkrutan. Eksploitasi kekayaan bumi Indonesia sudah jauh melampaui batas demi keuntungan segelintir orang. Lebih dari sepertiga daratan bumi Indonesia dikuasai oleh tidak lebih dari 1000 pemegang kuasa pertambangan dan kotrak karya. Sementara dari 10 ladang minyak dan gas bumi yang ada, 9 di antaranya dikuasai perusahaan asing.

Rakyat tidak pernah menikmati hasil kekayaan itu. Bahkan, kemiskinan terus meningkat, jumlahnya kini lebih 37 juta orang. Itu belum termasuk korban bencana yang melanda dalam beberapa tahun terakhir ini. Satu dari sepuluh orang di Indonesia menganggur, sementara para pekerja tak mendapat upah yang adil, sistem kontrak dan outsourcing membuat para pekerja hidup tanpa kepastian, sementara para pengusaha menikmati buah kerja dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Di desa, para petani tak berdaya menghadapi kebijakan pasar.

Negara juga harus mengupayakan kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian untuk keperluan konsusmsi di dalam negeri. Impor bahan bakar pokok terutama beras, kedelai, jagung dan gula harus dikurangi. Distribusi kebutuhan pokok harus ditangani badan khusus yang melibatkan masyarakat luas dan tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar.

Agung Putri, penanggungjawab konferensi mengatakan, acara itu hendak mempertemukan “bahasa” semua kalangan dalam memahami neoliberalisme yang semakin menyengsarakan rakyat.

“Jika lebih banyak suara yang sama, maka kekuatan menyampaikan aspirasi akan lebih besar. Neoliberalisme bukan hanya wacana di lingkungan aktivis, tapi itu permasalahan kita semua,” ujarnya, saat menggelar konferensi pers beberapa saat sebelum penutupan konferensi.

“Kami tidak memulai sesuatu yang baru,” jawab dia, ketika ditanya apakah konferensi ini mengarahkan sebuah gerakan alternatif. Gerakan itu, menurut dia akan tumbuh dengan sendirinya jika pemahaman itu sudah membulat.

Elit Politik Gamang Menentukan Sikap

Ada sejumlah politisi yang duduk di podium pada saat diskusi penutupan konferensi. Mereka adalah Akbar Tanjung dari Partai Golongan Karya, Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Keempat poltisi itu mengakui kejahatan tirani modal, tapi tak bisa apa-apa. Beberapa di antara mereka adalah politisi lama yang pernah bercokol di pemerintahan Orde Baru. Orde Baru pimpinan Soeharto membuka jalan bagi para pemodal untuk mengeruk kekayaan dalam negeri.

“DPR itu harus dipelototi setiap hari, karena kekuatan modal sangat berkuasa dalam mempengaruhi keputusan-keputusan,” ujar Pramono. Dia mengeritik sejumlah partai politik yang menarik artis-artis hiburan menjadi pemimpin di beberapa daerah. Sebut saja penyanyi dangdut Saiful Jamil, Primus dan lain-lain yang dinilai tidak punya kemampuan apa-apa untuk duduk di pemerintahan.

Nursyahbani dengan gamblang mengakui adanya politik uang di parlemen. Menurut dia, sulit menghindari kepentingan yang disokong oleh uang. Misal pada saat pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal, kelompok yang menentang kalah telak.
“Kita tak pernah punya kedaulatan,” tegas dia.

Akbar Tanjung menilai ketidakberdayaan pemerintah dan para wakil rakyat dalam mengambil keputusan di bawah tirani modal, disebabkan tidak adanya pemimpin yang kuat. Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pada kemandirian rakyat sebagai solusinya.

Hasil dari Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari pola global. Perhatikan saja, pendapatan dari 500 orang terkaya di dunia jauh lebih besar dari pendapatan dari 500 juta penduduk termiskin. 2,5 milyar penduduk miskin di dunia hanya mendapat 5 persen saja dari pendapatan yang berputar di dunia. Sedangkan 50 persen pendapatan itu dimiliki oleh hanya 10 orang terkaya di dunia.

Di Indonesia, separuh dari jumlah penduduknya berpendapatan Rp.20.000 per hari. Itu termasuk jajaran penduduk termiskin di dunia. Padahal, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi negara adalah hukum tertinggi di sebuah negara. Bagi yang melanggarnya sudah sepatutnya berhadapan dengan hukum.

Foto: Shutterstock

About the Author

Related Posts

Seperti halnya saya, sebagian besar orang Indonesia bisa dipastikan tidak tahu siapa itu Derrida,...

Saya tidak kenal Goenawan Mohamad (GM). Saya juga belum pernah berdebat dengannya dalam bentuk...

“Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen,” demikian judul pemberitaan Rappler...

Leave a Reply